Mengapa kebijakan pendidikan sering terasa “tidak sampai tujuan”, meskipun anggaran naik dan reformasi terus bergulir?
Kita sering membayangkan pendidikan seperti jalan raya: lurus, rapi, dan bisa dikendalikan dengan rambu dan aturan. Jika kemacetan terjadi, kita tinggal memperlebar jalan. Jika kualitas menurun, kita tinggal menambah anggaran. Logika ini terasa masuk akal, tetapi kenyataan di lapangan justru sering melawan harapan.
Pendidikan, terutama pendidikan tinggi di Indonesia, tidak bekerja seperti jalan raya. Ia lebih mirip pegunungan dengan banyak lembah. Ketika sebuah bola dilepaskan dari puncak, ia akan menggelinding mengikuti kontur alam. Sedikit perbedaan posisi awal saja bisa membuat bola masuk ke lembah yang berbeda dan berakhir di tempat yang sangat jauh satu sama lain.
Dalam teori chaos, lembah-lembah itu disebut basin of attraction: jalur alami yang “menarik” sistem ke arah tertentu. Begitu sebuah bola masuk ke satu lembah, akan sangat sulit mengubah arahnya tanpa intervensi besar.
Dalam pendidikan, “bola” itu adalah mahasiswa. “Kontur alam” itu adalah kebijakan, distribusi kampus, kualitas sekolah asal, kondisi ekonomi keluarga, akses teknologi, budaya lokal, dan jejaring sosial. Mahasiswa dari kota besar dengan sekolah kuat dan dukungan ekonomi yang baik cenderung mengalir ke kampus unggulan, fasilitas lengkap, dan peluang kerja yang luas. Sementara mahasiswa dari daerah terpencil sering terjebak dalam pilihan terbatas, biaya tinggi, mutu yang tidak merata, dan jaringan yang sempit.
Ironisnya, semua ini terjadi dalam satu sistem nasional yang sama. Namun hasilnya bisa sangat berbeda.
Di sinilah kita perlu berhenti melihat pendidikan sebagai mesin mekanik yang bisa diatur dengan satu tuas kebijakan. Pendidikan adalah sistem kompleks non-linear. Perubahan kecil di satu titik bisa menghasilkan dampak besar di tempat lain, dan sebaliknya, kebijakan besar kadang menghasilkan perubahan yang nyaris tak terasa di level mahasiswa.
Desentralisasi, misalnya, dimaksudkan untuk memberi otonomi dan responsivitas lokal. Namun tanpa kapasitas tata kelola yang merata, ia justru melahirkan variasi kualitas kurikulum, mutu dosen, dan standar layanan antar daerah. Investasi besar pada infrastruktur pendidikan di pusat-pusat ekonomi memperkuat konsentrasi mutu, sementara daerah tertinggal semakin tertinggal. Digitalisasi pendidikan membuka peluang baru, tetapi juga memperlebar jurang bagi mereka yang tidak memiliki akses internet dan literasi digital yang memadai.
Semua ini membentuk banyak “lembah” dalam sistem pendidikan kita, sebagian subur dan menjanjikan, sebagian sempit dan penuh hambatan.
Masalahnya bukan sekadar jumlah kursi kuliah, jumlah kampus, atau besarnya anggaran. Masalahnya adalah struktur medan yang membentuk arah aliran kesempatan. Selama kontur ini tidak berubah, kita hanya memindahkan bola dari satu titik ke titik lain, tanpa mengubah arah akhirnya.
Maka kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya bertanya: berapa banyak mahasiswa yang masuk perguruan tinggi? Tetapi juga: ke lembah mana mereka akhirnya mengalir? Apakah mereka memperoleh kualitas pembelajaran yang setara? Apakah peluang mobilitas sosial benar-benar terbuka? Ataukah sistem kita secara tidak sadar mereproduksi ketimpangan lama dengan wajah baru?
Mengubah sistem kompleks tidak bisa dilakukan dengan solusi instan. Ia membutuhkan keberanian untuk mengintervensi struktur: redistribusi mutu dosen, penguatan kampus daerah, pembiayaan afirmatif yang tepat sasaran, infrastruktur digital yang merata, kurikulum yang relevan dengan konteks lokal, serta kemitraan nyata antara kampus, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Lebih dari itu, kita membutuhkan cara berpikir baru: kebijakan yang adaptif, reflektif, dan sensitif terhadap dinamika lapangan, bukan sekadar target angka dan indikator administratif. Dalam sistem yang bersifat chaos, stabilitas bukan dicapai dengan kontrol kaku, melainkan dengan kemampuan beradaptasi secara cerdas.
Jika tidak, pendidikan akan terus tampak sibuk bergerak, tetapi sesungguhnya hanya berputar di lembah yang sama.
