Memahami kedudukan ulama

Tulisan Prof. Dr. Kuntowijoyo 27 tahun yang lalu mengenai kedudukan ulama masih relevan saat ini. Kita perlu memahami kedudukan ulama yang sudah bergeser karena perubahan waktu yang dipacu oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat. Sampai sekarang saya masih bingung mengenai definisi ulama di Indonesia. Walaubagaimanapun saya sangat setuju dengan kalimat terakhir dari tulisan Prof. Kuntowijoyo yang mengatakan bahwa sesungguhnya, yang kita perlukan ialah ulama sebagai sebuah kategori intelektual. Intelektual adalah orang yang terlibat dalam pemikiran kritis, penelitian, dan refleksi tentang realitas masyarakat, dan yang mengusulkan solusi untuk masalah normatif masyarakat, dan dengan demikian memperoleh otoritas sebagai intelektual publik.

Dalam masyarakat industrial, ulama bukan lagi kategori sosial

Ada perubahan yang terjadi mengenal kedudukan ulama (ahli agama, ulama’ ad-din) bila Indonesia sudah menjadi masyarakat industrial. Krisis ulama sudah dirasakan sejak Munawir Sjadzali jadi Menteri Agama. Program Madrasah Plus dimaksudkan untuk menanggulangi krisis ulama itu. Akan tetapi, bila kelangkaan ulama itu bisa ditanggulangi secara intelektual, namun yang tak terelakkan ialah menghilangnya peranan sosial ulama. Kalau para ulama “marah besar” pada Muktamar III PPP itu bisa dimengerti, sebab itulah kesempatan-kesempatan terakhir bagi peranan sosial ulama. Kalau tidak pada PPP yang sebagian terdiri dari elite Islam terpelajar, kepada siapa lagi ulama mengharapkan pengertian. Tetapi rupanya elite politik yang hadir dalam Muktamar itu kurang menangkap masalah sosial ini. Mungkin sebagai orsospol, hanya perhitungan politiklah yang penting.

Masyarakat Agraris

Dalam negara patrimonial, raja mempunyai wewenang untuk membagikan kekuasaan, kehormatan, dan kekayaan. Rajalah yang membentuk birokrasi. Ulama diletakkan sebagai hamba raja (abdi dalem) yang duduk sebagai kadi atau penghulu di dalam sistem pengadilan. Rupanya “pasaran” ulama lulusan luar negeri (Makkah) sangat baik. Ada penawaran dari seluruh Indonesia, misalnya ulama yang berasal dari Sumatra Barat menjadi kadi di Ternate. Bahkan, ulama dari luar negeri, seperti Nuruddin Ar-Raniri, diundang untuk menduduki jabatan. Yang menurunkan kiai dari Somalangu, Kebumen, Jawa Tengah adalah ulama Syafii dari Makkah yang menjadi kadi di istana Sultan Agung pada abad ke-17. Tidak hanya mengimpor ulama, Indonesia juga mengekspor ulama. Yang mengenalkan civic culture, budaya bernegara, pada abad ke- 15 atau awal abad ke-16 di Filipina Selatan adalah ulama dari Sumatra Barat dan Palembang. Ulama juga menjadi hamba raja yang mengurus masjid istana, masjid negara, dan makam resmi. Ulamalah yang memegang pendidikan yang sering dibebaskan dari menyetor pajak pada negara. Ronggo Warsito (1802-1874), pujangga Jawa terakhir, belajar di pesantren Ponorogo, Jawa Timur.

Akan tetapi, yang lebih penting dari itu ulama menjadi counter elite yang menyaingi hierarki yang dibentuk raja. Demikianlah, misalnya, ulama tarekat dari Cabolek, dimakamkan di Pati, Jawa Tengah, harus menghadapi pengadilan di Kartasura.

Sepanjang penjajahan Belanda, ideologi jihad di jalan Tuhan dan Ratu Adil juga dipelihara sebagian besar oleh ulama. Ulamalah yang menghadapi risiko terbesar, dibunuh, ditangkap, atau dibuang. Itulah yang dialami Haji Rifa’i dari Pekalongan, pendiri gerakan Rifa’iyah, yang ditangkap dan dibuang Belanda ke Ambon pada 1859. Para ulamalah yang diharapkan Jepang dalam mobilisasi massa. Ulama juga aktif dalam Perang Kemerdekaan. Pembentukan laskar Hizbullah-Sabilillah tidak bisa dilepaskan dari peran sosial ulama. Dalam sejarah Indonesia ulama tidak pernah mangkir dari peran sosialnya.

Perubahan Sosial-Budaya

Teori evolusi sosial menurut Comte, Spencer, atau Sorokin mungkin mengilhami Steenbrink yang menulis, Pesantren, Madrasah, Sekolah. Evolusi itu yang meskipun tidak merupakan garis lurus, tetapi Steenbrink melihat bahwa pendidikan Islam di Indonesia akan menuju pada sistem sekolah. Kalau ulasan itu benar, pasti ada pengaruhnya pada peran sosial ulama. Di bawah ini adalah skema perubahan sosial-budaya yang menyangkut peran ulama.

MasyarakatUlamaKomunikasiPeranRekruitmen
pra-industrialsemi-industriallisansosialgenealogis
semi-industrialgurutertulispolitiksegmental
industrialmitraelektronikintelektualsporadis

Skema itu sebenarnya harus dibaca ke bawah untuk melihat evolusinya dan ke samping kanan untuk melihat keterkaitan masing-masing. Karena tulisan ini menekankan ulama, maka akan dibaca ke samping, baru kemudian ke bawah.

Ternyata keberadaan ulama juga menyangkut bentuk komunikasi, peran ulama dalam masyarakat, dan asal-usul rekrutmen. Hal penting yang tidak akan sempat bicarakan di sini ialah masalah kelembagaan, hubung ulama dan santri, serta ulama dan kurikulum. Mula-mula ulama tinggal di suatu pesantren. Di sana ia sempat menanamkan pengaruhnya pada penduduk sekitar yang tinggal di desa-desa sekitar pesantren. Hubungan yang dekat dan personal dengan para santri menjadikan kiai berkembang jadi tokoh karismatik. Demikianlah yang dialami seorang kiai dari Prajan, Sampang, Madura, yang pada tahun 1895 memimpin perlawanan terhadap Belanda. Haul Kiai Asy’ari dari pertengahan abad ke-19 masih diperingati orang di Kendal, Jawa Tengah, dan makam Syaikhuna Kiai Kholil masih ramai diziarahi orang sejauh Jawa Barat. Rupanya kiai boleh meninggal, tetapi para pengikutnya tak akan meninggalkan kiai. Mengapa demikian?

Hal itu dapat dijelaskan dengan bentuk komunikasi yang dipakai pada waktu ulama menyebarkan agama, pada peran ulama dalam masyarakat, dan cara-cara rekrutmennya. Pada waktu itu komunikasi lisan masih dipakai, sehingga memungkinkan hubungan yang sangat dekat antara kiai-santri. Hubungan yang dekat itu bersifat timbal-balik. Kiai tidak akan menolak jika diundang bekas santrinya, dan bekas santri sewaktu-waktu akan sowan (menghadap) kiai. Itulah juga yang memberi peran sosial besar pada kiai. Selain guru agama, kiai juga dokter, hakim, dan konsultan. Kiai adalah dari urusan perkawinan, musim tanam, dan dimintai restu bila seseorang akan bepergian. Kedudukan keluarga kiai dalam masyarakat stabil, karena kiai berikutnya pemegang pesantren masih ada hubungan genealogis (silsilah).

Akan tetapi, perubahan juga terjadi. Pada 1915 Ahmad Dahlan alias Mas Ketib Amin mengantar murid-muridnya, lelaki dan perempuan, dari Yogyakarta ke Sriwedari Surakarta. Ia juga mengajar agama pada murid-murid perempuan di Kauman, Surakarta. Apa yang dilakukan Kiai Dahlan adalah hal baru. Dahlan lebih bertindak sebagai guru daripada kiai. Kiai akan tinggal di tempat dan tidak mencari murid. Muridlah yang harus datang kepada kiai dan bukan sebaliknya. Kalau kiai mencari murid (nary thuk ngupadi murid) itu mengisyaratkan suatu cacat budaya. Lebih dari itu ulama juga mulai mengenal tabligh, bepergian untuk menyebarkan agama. Terjemah Al-Quran dalam bahasa Jawa sudah mulai diterbitkan pada 1909 di Solo, dan pada 1915 mulai diterbitkan dalam huruf dan bahasą Jawa Suwara Muhammadiyah. Maka mulailah tradisi baru: ulama menulis karangan. Kalau dahulu terdapat hubungan personal antara kiai dan orang banyak, sekarang dengan adanya tulisan hubungan itu jadi impersonal. Pada waktu itu isi tulisan masih sederhana, tetapi dalam kesederhanaan itu ada revolusi pemikiran. Bayangkan, apa yang ditulis Ahmad Dahlan pada 1915 sangat sederhana, yaitu tentang shalat sunnah, yang sekarang anak SD pun tahu. Tetapi menganjurkan orang untuk memperbanyak shalat sunnah pada waktu cara berpikir orang masih didominasi sistem mantra, sungguh suatu pembaruan lingkungan kultural tersendiri. Kalau dalam teknik peribadatan dia lahir belakangan daripada Haji Rifai dan cita-citanya tentang Islam yang murni juga dimiliki oleh para kiai yang lain, setidaknya ada tiga hal yang menjadikan dia pembaru yang melakukan ijtihad. Pertama, dia menjadikan gambaran tentang kiai menjadi guru. Kedua, dia mulai tradisi baru dari lisan kepada tulis. Ketiga, dia melihat pentingnya kaum wanita dalam agama. Sementara itu, ada pergeseran dalam peran ulama. Ulama menjadi politikus. Kebetulan waktu itu para ulama aktif dalam politik. Sarekat Islam banyak merekrut para ulama, dan waktu itu ulama mulai belajar politik. Akibat dari aktivitas ulama dalam politik, peran ulama mengalami penyusutan; dari pemimpin sosial ulama jadi pemimpin kelompok. Definisi umat pun mengalami pergeseran, dari definisi sosial ke definisi politik, apa yang disebut umat hanya mereka yang santri. Ulama pun direkrut dari golongan santri, yang loyal pada definisi umat yang sempit.

Hubungan antara orang biasa mengalami perubahan. Hubungan yang semula hanya impersonal sekarang menjadi abstrak. Orang hanya tahu ulama itu ada, tetapi ulama ada di mana-mana. Orang akan bertemu ulama bila mereka membuka koran, melihat televisi, atau mendengarkan radio. Zainuddin MZ. banyak didengar orang, tetapi orang tidak kenal dia, apalagi pernah berbicara dengan dia. Orang dapat mendengar dia dalam privacy, tidak perlu orang terlibat dalam public life. Ketika A.M. Fatwa dan Abdul Qadir Djailani masuk penjara tidak ada yang datang untuk protes, satu hal yang tidak akan terjadi pada K.H. Yusuf Hasyim, K.H. Sjansuri Badawi, atau K.H. Alawy Muhammad. Ulama bukan lagi guru yang harus dihormati, tetapi adalah semata-mata kawan, mitra. Mungkin orang masih kagum pada Zainuddin MZ., tapi kekaguman orang tidak lebih dari Rhoma Irama, Deddy Mizwar, atau Rudy Hartono. Yaitu kekaguman yang abstrak. Ulama dapat datang dari mana saja, dari golongan apa saja, dari siapa saja. Ulama dapat datang dari golongan non santri. Dengan kata lain, ulama bukan akan datang dari sana-sini secara sporadis. Ulama bukan lagi kategori sosial, tetapi kategori intelektual.

Masyarakat Industrial

Ketika Pak Azhar (K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A., Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah) tutup usia pada pertengahan tahun 1994, timbul persoalan apakah dia seorang ulama atau bukan. Mereka yang menolak kekiaian Pak Azhar mengatakan bahwa beliau tidak punya pesantren. Mereka yang mengakui kekiaiannya akan mengatakan bahwa beliau memang tidak punya pesantren sebagai layaknya seorang kiai, tetapi beliau punya mahasiswa, masjid, dan jamaah. Banyak yang tidak punya pesantren tetapi masyarakat menganggap kiai, misalnya para ulama thariqah. Pendapat pro dan kontra itu dua-duanya benar, tetapi juga dua-duanya salah. Kesalahan mereka terletak dalam ketidakmengertian mereka bahwa Pak Azhar berada di ujung kurun yang dimulai oleh Ahmad Dahlan, yaitu masyarakat semi-industrial.

Pernah Zainuddin M.Z. (1994) dengan setengah berkelakar menyatakan bahwa dalam masyarakat elektronik para ulama akan pensiun. Tentu saja sebenarnya dia serius dengan pernyataan itu, tetapi dia hanya benar separuhnya. Dalam masyarakat industrial memang ulama tipe kiai dan guru sudah hilang, tetapi tidak ulama sebagai mitra. Tidak akan ada lagi perbedaan antara ulama dan non ulama, antara ahli ilmu agama dan ahli ilmu dunia, semuanya dapat tempat. Tanpa kerja sama itu kita tidak akan dapat mengatasi serbuan pikiran (ghazw al-fkr) dunia modern dan mengambil inisiatif dalam masyarakat industrial. Sesungguhnya, yang kita perlukan ialah ulama sebagai sebuah kategori intelektual.

(12 Oktober 1994)

Print Friendly, PDF & Email

Published by

Hadi Nur

This blog is mainly written for my own purposes. There has never been any claim that this is an original work.